KanalBerita8.co-Isu reshuffle kabinet ramai dibicarakan pasca Persiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja para menterinya dalam acara KEU di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4). Dalam kesempatan itu Jokowi menjelaskan bahwasannya Presiden bekerja selalu memasang target.
Nah, pernyataan inilah yang langsung di respon oleh khalayak luas termasuk kelompok oposisi di pemerintahan. Isu perombakan para menteri itu kian santer seiiring kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada 2017 kemarin.
Dengan tegas Presiden mengatakan dirinya tiak akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. “Tidak ada. Hari ini tidak ada reshuffle. Minggu ini enggak ada. Bulan ini juga enggak ada,” tegas Presiden saat di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (25/4/17).
Jokowi juga menjelaskan, kalau dirinya rutin mengevaluasi kinerja para pembantunya. Apalagi Jokowi melihat para menterinya sudah bekerja dari siang hingga malam. "Selalu ke daerah, selalu ke lapangan. Saya kira saudra-saudara sudah bisa lihat sendiri," katanya.
Menurut Jokowi, terkait adanya para menteri yang tidak mencapai target, dikatakan mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahwa itu merupakan persoalan lain. Termasuk reshuffle juga mempertimbangkan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi hari ini. "Masih baik-baik saja sampai hari ini," katanya.
Namun, hingga kini pernyataan Jokowi terus ramai jadi polemik, karena diisukan bahwa ada juga partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK yang saat ini menjabat sebagai menteri ikut terkena reshuffle. Jika benar, artinya, reshuffle kali ini sudah dapat dipastikan beraroma kuat adanya transaksi politik dengan parpol.
Kemudian isu tersebut ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Ia menilai Presiden memiliki kualifikasi untuk menilai dan mengevaluasi kinerja para menterinya, apakah sudah mencapai target yang diminta atau belum.
"Yah presiden yang punya kualifikasi untuk melihat (kinerja). Kalau presiden menganggap seseorang mampu yah tentu dia (menteri) siap dengan segala konsekuensinya," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/17).
Lebih lanjut kata Fadli, adanya isu reshuffle kabinet sudah sering didengarnya. Namun, ada atau tidak adanya reshuffle, lanjut Fadli itu merupakan wewenang Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang memiliki hak prerogatif.
"Kita serahkan kepada presiden sebagai pemegang prerogatif, itu tergantung presiden-lah ada reshuffle atau tidak," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Agus Hermanto, meminta agar semua pihak menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi jika ingin melaksanakan reshuffle kabinet.
Menurutnya, Presiden berhak menilai kinerja menterinya, sekaligus melaksanakan reshuffle. Sebab Indonesia menganut sistem presidensial. Dengan begitu, pengangkatan atau pemberhentian menteri ada di tangan presiden.
Oleh sebab itu, Agus menegaskan pihaknya tak ingin menyampuri urusan reshuffle kabinet. "Semuanya kita serahkan kepada keinginan daripada presiden. Mana yang terbaik itu adalah kewenangan daripada presiden. Jadi jangan mencampuradukkan mengikuti keinginan kita pada kehendak dari Presiden?," jelasnya.
Belum ada tanggapan untuk "Jokowi pastikan Hanya akan Evaluasi Kabinetnya Bukan Resuffle"
Posting Komentar