KanalBerita8.co- Indonesia dalam hal kebudayaan saat ini mengalami berbagai rintangan danhalangan untuk menerima serbuan kebudayaan asing yang masuk.Keberagaman Sentiment yang demikian melekat antara identitas etnis dan agama sampai sekarang masih cukup kuat dibeberapa wilayah Indonesia.Di mana pun mereka tinggal, kebiasaan keberagamaan yang kuat itu masih terlihat.
konsep kerukunan lahir pada masa Orde Baru yang sudah tumbang, tetapi keberadaannya masih dipertahankan, yakni kerukunan intra umat dan antar umat beragama. Prinsip-prinsip agama sebagai pembawa rahmat dan kedamaian untuk seluruh isi alam sangat mereka perhatikan.
Hal itu sudah menjadi dasar kemasyarakatan yang tidak dapat diingkari. Malah, ada masyarakat yang begitu tinggi toleransinya sehingga gesekan apa pun yang menerpanya tidak akan menggoyahkan sendi-sendi kemasyarakat yang toleran.
Memang tidak dapat disangkal bahwa situasi politik kadangkala memengaruhi kehidupanan masyarakat yang rukun dan aman.Ada upaya-upaya untuk memecah belah persatuan bangsa melalui goncangan terhadap kerukunan umat beragama dengan mencuatkan sentimen keagamaan.
Hal itu sengaja diciptakan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kondisi politik yang stabil. Akibatnya, umat beragama terpengaruh ke dalam konflik tertentu. Kondisi itu kadang-kadang disesalkan oleh masyarakat itu sendiri mengapa mereka terjerumus ke dalam konflik yang tidak mereka inginkan.
Walaupun begitu, kehidupan rukun yang telah merekawarisi secara turun-temurun mengekalkan mereka dalam kebersamaan dan kerukunan yang sejati.
Jika kenyataan ini dibawa kedalam ruang diskusi teologi, beraneka pertanyaan bisa bermunculan. Misalnya, agama seseorang itu produk keturunan dan lingkungan atau hasil pencarian seseorang.Ketika sebuah pemahaman dan kebiasaan telah mengkristal menjadi keyakinan, hal itu sulit untuk diubah sekalipun dengan berbagai argumen dan bukti ilmiah.
Baru-baru ini kita baru saja menyaksikan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan untuk memisahkan agama dari politik. Persoalan ini jelas bukanlah hal baru bagi bangsa ini.Permintaan Jokowi tersebut pernah diucapkan petinggi PKI DN Aidit dan juga Soekarno, “Agama adalah candu massa rakyat.” Sesingkat itu.
Permintaan Jokowi, Aidit dan bahkan Soekarno untuk memisahkan agama dengan politik, seolah justru menjadi sebuah konfirmasi atas ucapan Muhammad Natsir, seorang ulama, pejuang kemerdekaan dan seorang politisi muslim.
Natsir pernah berucap, “Islam beribadah akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi, Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya”.Ucapan tersebut diungkap Natsir saat negeri ini di ambang krisis kehancuran akibat ulah elite yang ingin mengubah ideologi negara.
Dalam Capita Selecta, sebuah buku yang berisi tulisan-tulisan Natsir, ada beberapa pandangan Natsir mengenai hubungan Islam, politik serta negara yang sangat menarik untuk direnungkan,
terutama saat pemerintah negara ini ingin mencoba mengubah negara berdasarkan ketuhanan menjadi negara sekuler.Namun menurut Presiden, jika urusan agama diintervensi politik, berpotensi mengancam kebinekaan bangsa.
“Jangan dicampuradukkan agama dan politik. Dipisah betul agar rakyat tahu mana (urusan) agama, mana yang politik,” ujar Presiden saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Jumat (24/3/17).
Presiden menilai bagaimana urusan agama dan politik yang disatukan dalam pilkada telah menimbulkan daya rusak pada masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya gesekan antarmasyarakat.
Mantan Wali Kota Solo ini juga mengkaitkan dengan kisruh Pilgub DKI Jakarta, yang mana sarat dengan berbagai gesekan dan berujung pada disintegrasi bangsa.
“Banyak gesekan kecil karena pilgub, pilbub. Ini yang harus kita hindarkan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Presiden meminta peran para pemimpin agama untuk mengingatkan umat mereka merawat keberagaman yang dimiliki bangsa, bukan justru memicu pertikaian. Menurutnya,keberagaman yang dimiliki Indonesia justru merupakan potensi dan menjadi bangsa.
Sebagai salah satu warisan pendiri bangsa, bhinneka tunggal ika jelas bukan sekadar slogan belaka. Sejarah membuktikan bahwa segala perbedaan justru bisa menjadi sumber kekuatan untuk lepas dari penjajahan.
Bersama dengan itu berkembang pula gagasan tentang kebersamaan dan kesetaraan di antara anak bangsa, tanpa membedakan asal-usul, suku, dan agama, sebagai nilai penentu kebangsaan.Kemajemukan bangsa Indonesia begitu nyata tercermin dalam keseharian manusia di Indonesia. Mulai dari warna kulit, ras, etnik, agama, bahasa, adat tradisi, ideologi politik, hingga status sosial.
Bahkan banyak negara di dunia yang mengakui betapa sulitnya untuk menciptakan kebersamaan atau bahkan kekuatan dari karakter bangsa yang majemuk.Mengapa Jokowi ingin memisahkan agama dengan politik?
Perbedaan mendasar terdapat pernyataan Karl Max dengan pernyataan Jokowi. Karl Max ingin memisahkan agama dari politik supaya rakyat bangkit, sementara Jokowi ingin memisahkan agama dengan
politik supaya rakyat bungkam, karena rakyat telah bangkit dengan kekuatan Agama. Ini tentu menakutkan bagi kekuasaan yang rapuh.
Semangat memisahkan agama dengan politik itu jelas basisnya adalah pemikiran komunis. Sehingga pernyataan Presiden Jokowi tersebut adalah sebuah kesalahan besar karena UUD 45 sebagai Konstitusi bangsa Indonesia menyatakan bahwa negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Artinya, negara dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan yang tentu hanya didapat melalui agama. Nilai-nilai Ketuhanan tentu tidak
akan didapat dari paham komunis yang bahkan Atheis, tidak mengakui eksistensi Tuhan. Sikap Presiden pun mendapat tanggapan beragam, Pimpinan Rumah Amanah Rakyat (RAR) Ferdinand Hutahaean mengatakan, pernyataan Jokowi bahwa agama dan politik harus dipisahkan adalah sebuah pernyataan yang menyiratkan bentuk dukungan pada seseorang yang tengah berlaga dalam pilkada.
“Saya paham kemana arah Presiden Jokowi dengan mengangkat pernyataan itu. Wajar, karena Jokowi adalah kader PDI Perjuangan yang saat ini mendukung Basuki Tjahaja Purnama sang terdakwa penodaan agama Islam menjadi Calon Gubernur Jakarta 2017-2022,” kata Ferdinand di Jakarta, Minggu (26/03/17).Justru menurutnya, yang menjadi tidak lumrah adalah ketika pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden.
“Presiden tidak boleh salah, meski secara pribadi Jokowi boleh salah. Pilihannya cuma satu, kalau mau jadi presiden, jangan salah, kalau mau salah terus menerus, silahkan jangan jadi Presiden,” sindir dia.
Kondisi masyarakat yang majemuk bisa membuat suatu komunitas negara menjadi rentan (vulnerable) dengan potensi konflik. Selain menjadi kekayaan bangsa, kemajemukan sangat berpotensi memicu terjadinya disharmoni bahkan kekerasan antar elemen yang ada.
Menjadikan agama menjadi isu politik adalah salah, tapi agama dalam politik itu wajib supaya politik menjadi berlandaskan Ketuhanan, beradab dan beretika. Maka, memperalat politik untuk menjauhkan agama dari kehidupan manusia sangatlasalah.
Hampir di seluruh dunia, gejala fragmentasi sosial tampak makin meluas. Konflik antar golongan muncul dalam berbagai bentuk berupa konflik etnik, budaya, agama, atau politik. Kondisi itu jelas bisa merusak tatanan sosial hingga menyebabkan kehancuran modal sosial.
Belum ada tanggapan untuk "Selain Jokowi,Memisahkan Agama dalam Politik pernah juga di ucapkan Bung Karno"
Posting Komentar